kalo ngambek ini sogokannya

Boy : sayang laut gak akan pernah meninggalkan pantai, bulan gak akan pernah meninggalkan bumi, bintang gak akan pernah meninggalkan langit, begitu juga denganku nggak akan mungkin meninggalkan mu karena kamu adalah belahan jiwakuūüôā I Love u¬†

Nong : Aku tidak minta bulan dan lainnya sama kamu, cukup temani aku selamanya dibawah cahayanya…. jariku mungkin tak selamanya menyentuhmu, mataku mungkin tak bisa selalu melihat mu, tapi yakinlah dihatiku hanya ada DIRIMU..

Boy : aku sayang sama kamu aku akan buktikan dengan tindakan sikap dan perilaku, soo cobalah melihat aku dua mata sehingga kamu tau isi hati aku

Boy : carilah disisi kekurangan aku ada kelebihan yang mana itu hanya untuk kamu, tapi jika kamu melihat dari satu sisi ke aku, aku yakin kamu gak akan pernah menemui itu.

Note : 3 minggu 

EMANSIPASI WANITA

Banyak orang yang mengira bahwa emansipasi yang didengung-dengungkan wanita pada saat ini bermula dari seorang tokoh wanita bernama R.A. Kartini. Namun, marilah kita runut sejarah emansipasi kita. R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 dan meninggal pada 17 September 1904. Sebelum itu di Majapahit Tribhuwanatunggadewi (1328-1350M) dan Kusuma Wardhani (1389-1429M) tercatat pernah memerintah kerajaan. Dalam catatan sejarah yang lebih tua Fatimah binti Maimun yang makamnya berada di Desa Leran Gresik telah menjadi wanita yang sangat dihormati. Ia meninggal dunia tahun 1028 M. Sebelumnya, Ratu Sima yang merupakan Ratu Kerajaan Kalingga memimpin kerajaan dengan rasa keadilan yang menjadikan negeri itu makmur pada abad VII M. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kalingga yang juga disebut sebagai Kerajaan Holing atau Keling mengalami masa keemasan.

Selain itu, beberapa nama tokoh wanita juga menghiasi sejarah bangsa kita, sepertiChristina Martha Tiahahu yang gigih berjuang bersama Pattimura di Maluku, Cut Nyak Dhien dan Cut Nyak Meutia, dua srikandi Aceh yang berjuang melawan Belanda dari bumi Serambi Mekkah.

Dengan berbagai fakta sejarah di atas ternyata jauh sebelum Kartini banyak tokoh wanita yang berhasil mendulang kepiawaian dalam mengambil peran sosialnya jauh sebelum era Kartini. Namun pertanyaannya adalah mengapa harus Kartini yang diberi gelar sebagai tokoh emansipasi. Mungkin jawabannya adalah propaganda kolonial Belanda. Hal ini berkaitan dengan publikasi korespondensi Kartini dengan sejumlah tokoh perempuan di negeri bunga tulip itu melalui buku dan media lain. Ini adalah taktik devide at impera yang dalam bahasa Indonesia diketahui sebagai politik memecah belah dan menguasai. Ini juga sebagai ajang akulturasi budaya dan nilai Belanda. Dari sejarah itu kita ketahui bahwa Kartini bukanlah wanita pertama pencetus gerakan emansipasi wanita. Namun perjuangan Kartini bisa kita jadikan sebagai pijakan tentang bagaimana seharusnya wanita berperan dalam kehidupannya.

Seiring perkembangan zaman, wanita, terutama wanita Indonesia, kini dapat disejajarkan dengan kaum pria dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Lalu, bagaimana peran wanita dalam pembangunan yang meliputi tiga bidang tersebut?

Dalam ranah politik, keterwakilan wanita untuk memperjuangkan nasib kaumnya dan masyarakat dinilai sangat positif. Ini dapat dilihat dari Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 18 Februari 2003 yang berbunyi ‚ÄúSetiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%‚ÄĚ. Ketentuan UU di atas merupakan tindak lanjut Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) soal penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, Uni Antarparlemen (Inter-Parliamentary Union) pada tahun 1997 di New Delhi mendeklarasikan ‚ÄúHak politik perempuan harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia‚ÄĚ. UU dan konvensi PBB tersebut menandakan bahwa dalam ranah politik peran wanita mulai diakui dan diperhitungkan.

Di bidang ekonomi, wanita kini bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Wanita kini telah menjadi tulang punggung keluarga, membantu suami bekerja. Berbagai pekerjaan telah dilakukan oleh wanita sebagai wujud pengabdiannya kepada keluarga. Dalam bidang ekonomi, wanita juga dijadikan potensi pemberdayaan perempuan. Perempuan sering dijadikan produk iklan dan pemasar berharga jual tinggi. Mereka rela menampilkan wajah dan kemolekan tubuhnya untuk mendapat rupiah dan kesejahteraan.

Dalam bidang sosial, wanita yang dulu diberi stigma sumur, kasur, dan dapur oleh masyarakat kini mulai berbenah untuk menghapus stigma kasar itu. Bidang ini juga tak luput dari UU pornografi dan pornoaksi yang menyita perhatian khalayak. Pada hakikatnya UU tersebut merupakan bentuk perlindungan kehormatan wanita yang dijadikan bahan eksploitasi oleh pihakpihak yang berkepentingan. Namun, entah mengapa, banyak wanita yang menentang UU yang memberikan perlindungan pada wanita itu.

Walaupun kini wanita telah mengambil peran diberbagai kehidupan bangsa, wanita perlu menyadari peran utamanya, yaitu pendidik generasi muda yang menjadi tanggung jawabnya. Wanita diharapkan bisa menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak yang dilahirkannya serta menjadi ibu yang dapat membimbing mereka menjadi anak kuat dan cerdas agar dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Itulah sebenarnya peran wanita yang utama selain berbagai peran di ketiga bidang kehidupan tersebut.

Akhirnya, wanita pun dituntut untuk menjalani kehidupan sesuai peran masing-masing. Wanita merupakan sosok yang harus dihormati dan dilindungi dari berbagai kekerasan dan penganiayaan. Namun, wanita juga harus sadar akan tugas utamanya. Semoga wanita Indonesia menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Hidup wanita IndonesiaImage sumber : http://ucokeren.blogdetik.com/tag/emansipasi-wanita/
(16 juni 20.43)

http://www.eramuslim.com/berita/tahukah-anda/keyakinan-kartini-dalam-sorotan.htm (16 juni 20.43)

komentar : wanita yang pintar dan memiliki kepribadian yang baiklah yang lebih utama dibanding dengan wanita cantik, itulah yang di tampakan didlam sosok kartini, dari sejarah perjuangannya bisa kita lihat bagaimana sosok wanita dilihat dari derajatnya bukan hanya sebagai perhiasan semata…saluuut dan jempol banget buat kartini yg sdh menjadi simbol kebangkitan wanitaūüôā

EMANSIPASI WANITA

Banyak orang yang mengira bahwa emansipasi yang didengung-dengungkan wanita pada saat ini bermula dari seorang tokoh wanita bernama R.A. Kartini. Namun, marilah kita runut sejarah emansipasi kita. R.A. Kartini lahir pada 21 April 1879 dan meninggal pada 17 September 1904. Sebelum itu di Majapahit Tribhuwanatunggadewi (1328-1350M) dan Kusuma Wardhani (1389-1429M) tercatat pernah memerintah kerajaan. Dalam catatan sejarah yang lebih tua Fatimah binti Maimun yang makamnya berada di Desa Leran Gresik telah menjadi wanita yang sangat dihormati. Ia meninggal dunia tahun 1028 M. Sebelumnya, Ratu Sima yang merupakan Ratu Kerajaan Kalingga memimpin kerajaan dengan rasa keadilan yang menjadikan negeri itu makmur pada abad VII M. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Kalingga yang juga disebut sebagai Kerajaan Holing atau Keling mengalami masa keemasan.

Selain itu, beberapa nama tokoh wanita juga menghiasi sejarah bangsa kita, sepertiChristina Martha Tiahahu yang gigih berjuang bersama Pattimura di Maluku, Cut Nyak Dhien dan Cut Nyak Meutia, dua srikandi Aceh yang berjuang melawan Belanda dari bumi Serambi Mekkah.

Dengan berbagai fakta sejarah di atas ternyata jauh sebelum Kartini banyak tokoh wanita yang berhasil mendulang kepiawaian dalam mengambil peran sosialnya jauh sebelum era Kartini. Namun pertanyaannya adalah mengapa harus Kartini yang diberi gelar sebagai tokoh emansipasi. Mungkin jawabannya adalah propaganda kolonial Belanda. Hal ini berkaitan dengan publikasi korespondensi Kartini dengan sejumlah tokoh perempuan di negeri bunga tulip itu melalui buku dan media lain. Ini adalah taktik devide at impera yang dalam bahasa Indonesia diketahui sebagai politik memecah belah dan menguasai. Ini juga sebagai ajang akulturasi budaya dan nilai Belanda. Dari sejarah itu kita ketahui bahwa Kartini bukanlah wanita pertama pencetus gerakan emansipasi wanita. Namun perjuangan Kartini bisa kita jadikan sebagai pijakan tentang bagaimana seharusnya wanita berperan dalam kehidupannya.

Seiring perkembangan zaman, wanita, terutama wanita Indonesia, kini dapat disejajarkan dengan kaum pria dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial. Lalu, bagaimana peran wanita dalam pembangunan yang meliputi tiga bidang tersebut?

Dalam ranah politik, keterwakilan wanita untuk memperjuangkan nasib kaumnya dan masyarakat dinilai sangat positif. Ini dapat dilihat dari Pasal 65 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 18 Februari 2003 yang berbunyi ‚ÄúSetiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%‚ÄĚ. Ketentuan UU di atas merupakan tindak lanjut Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) soal penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu, Uni Antarparlemen (Inter-Parliamentary Union) pada tahun 1997 di New Delhi mendeklarasikan ‚ÄúHak politik perempuan harus dianggap sebagai satu kesatuan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia‚ÄĚ. UU dan konvensi PBB tersebut menandakan bahwa dalam ranah politik peran wanita mulai diakui dan diperhitungkan.

Di bidang ekonomi, wanita kini bukan hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Wanita kini telah menjadi tulang punggung keluarga, membantu suami bekerja. Berbagai pekerjaan telah dilakukan oleh wanita sebagai wujud pengabdiannya kepada keluarga. Dalam bidang ekonomi, wanita juga dijadikan potensi pemberdayaan perempuan. Perempuan sering dijadikan produk iklan dan pemasar berharga jual tinggi. Mereka rela menampilkan wajah dan kemolekan tubuhnya untuk mendapat rupiah dan kesejahteraan.

Dalam bidang sosial, wanita yang dulu diberi stigma sumur, kasur, dan dapur oleh masyarakat kini mulai berbenah untuk menghapus stigma kasar itu. Bidang ini juga tak luput dari UU pornografi dan pornoaksi yang menyita perhatian khalayak. Pada hakikatnya UU tersebut merupakan bentuk perlindungan kehormatan wanita yang dijadikan bahan eksploitasi oleh pihakpihak yang berkepentingan. Namun, entah mengapa, banyak wanita yang menentang UU yang memberikan perlindungan pada wanita itu.

Walaupun kini wanita telah mengambil peran diberbagai kehidupan bangsa, wanita perlu menyadari peran utamanya, yaitu pendidik generasi muda yang menjadi tanggung jawabnya. Wanita diharapkan bisa menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak yang dilahirkannya serta menjadi ibu yang dapat membimbing mereka menjadi anak kuat dan cerdas agar dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Itulah sebenarnya peran wanita yang utama selain berbagai peran di ketiga bidang kehidupan tersebut.

Akhirnya, wanita pun dituntut untuk menjalani kehidupan sesuai peran masing-masing. Wanita merupakan sosok yang harus dihormati dan dilindungi dari berbagai kekerasan dan penganiayaan. Namun, wanita juga harus sadar akan tugas utamanya. Semoga wanita Indonesia menjadi lebih baik dalam kehidupannya. Hidup wanita IndonesiaImage

PENETAPAN HARGA TRANSFER DAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

HARGA TRANSFER Pengertian Harga Transfer

Harga transfer sering juga disebut
intracompany pricing, intercorporate pricing,interdivisional pricing  atau internal pricing
Pengertian harga transfer dapat dibedakanmenjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral dan pengertian yang bersifat peyoratif.Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dantaktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangakan motif peyoratif mengasumsikan harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik,antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah
Tujuan Harga Transfer

Tujuan yang ingin dicapai dalam harga transfer sebagai berikut:1.Memaksimalkan penghasilan global

2.Mangamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar.3.Mengevaluasi kinerja anak/cabang perusahaan mancanegara.4.Menghindarkan pengendalian devisa.5.Mengatrol kredibilitas asosiasi.6.Mengurangi risiko moneter.7.Mengatur arus kas anak/cabang yang memadai.8.Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.9.Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.10.Mengurangi risiko pengambilalihan oleh pemerintah.
ISU-ISU PAJAK INTERNASIONAL DALAM HARGA TRANSFER
Penelitian akhir-akhir ini telah menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan-perusahaanmultinasional (MNC) melihat harga transfer sebagai suatu isu pajak internasiomal yang utama,dan lebih dari setengah perusahaan ini mengatakan bahwa isu ini adalah isu yang paling penting. Sebagian besar negara sekarang menerima perjanjian modal
Organization for  Economic Coorporation and Development
(OECD), yang menyatakan bahwa harga-hargatransfer sebaiknya disesuaikan dengan menggunakan standar arm’s-length, artinya pada suatuharga yang akan dicapai oleh pihak-pihak yang independen.
 Arm’s-Lenght Standard
yaitu tingkat harga antara pembeli dan penjual independen, bebasmelakukan transaksi. Harga transfer harusnya ditetapkan supaya dapat mencerminkan hargayang akan disusun oleh pihak-pihak yang tidak terkait yang bertindak secara bebas. Metode
 Arm’s-Lenght Standard
yang paling sering digunakan antara lain:
1.Comparable uncontrolled pricing method
Metode ini mengevaluasi kewajaran harga transfer dengan mengacu kepada tingkatharga yang terjadi antara unit yang independen atau antara perusahaan multinasionaldengan unit yang independen.
2.Resale pricing method
Metode ini diterapkan untuk produk yang ditransfer ke anggota grup lainnya untuk dijual kembali. Kewajaran harga transfer didekati dengan pengurangan harga penjualankepada pihak independen dengan suatu
mark up
yang wajar.
3.Cost plus pricing method
Metode ini mendekati kewajaran harga transfer dengan menambahkan
mark up
yangwajar pada harga pokok pihak yang mentransfer.
4.Other method
Dalam keadaan tertentu, kombinasi ketiga metode di atas perlu diterpakan, ataumungkin metode lain, misalnya alokasi laba yang diperoleh grup perusahaan dalam
transkasi tertentu, kalkulasi tingkat keuntungan yang pantas pada investasi Wajib Pajak ( Frederick D. S. Choi dan Gerhard G. Mueller, 1985).

Dari seluruh variabel lingkungan yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan, hanya variabel mata uang asing yang memiliki pengaruh sama besarnya dengan variabel perpajakan. Faktor pajak sangat mempengaruhi keputusan mengenai di mana perusahaan melakukan investasi, bentuk organisasi apa yang digunakan, bagaimana cara mendanainya, kapan dan di mana untuk mengakui elemen-elemen pendapatan, beban dan berapa harga transfer yang dikenakan.

Perpajakan merupakan beban terbesar bagi kebanyakan usaha. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar bagi manajemen untuk meminimalkan pajak internasional bila dimungkinkan, akan tetapi berbeda dengan biaya operasi langsung seperti tenaga kerja dan bahan mentah, manajemen memiliki pengendalian terbatas terhadap beban pajak.

Variabel-variabel ini mencakup perbedaan utama dalam sistem pajak nasional yaitu bagaimana negara mengenakan pajak terhadap usaha yang beroperasi di daerah yuridisnya, upaya nasional untuk masalah perpajakan ganda (yaitu bagaimana negara mengenakan pajak terhadap laba entitas usaha nasional yang bersumber dari luar negri

Konsep Awal
Rumitnya hukum dan aturan yang menentukan pajak bagi perusahaan asing dan laba yang dihasilkan diluar negeri sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar. Konsep ini mencakup istilah :
1. Netralis pajak, berarti pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan alokasi sumber daya
2. Equitas pajak, berarti wajib pajak yang menghadapi situasi yang mirip serupa semestinya membayar pajak yang sama tetapi terdapat ketidaksetujuan antar bagaimana menginterprestasikan konsep ini.

Keanekaragaman Sistem Pajak Nasional
Pengelolaan yang efektif atas potensi pajak memerluka pemahaman atas sistem pajak nasional yang sangat berbeda dari suatu negara ke negara lain.
Macam-Macam Pajak
Lima macam pajak yaitu :
1. Pajak penghasilan perusahaan
2. Pajak pungutan
3. Pajak pertambahan nilai
4. Pajak perbatasan
5. Pajak transfer

Harmonisasi internasional

Mempertimbangkan perbedaan sistem pajak di seluruh dunia, harmonisasi kebijakan pajak secara global akan terlihat cuku bermanfaat. Uni eropa menghabiskan baanyak energi dalam hal ini karena sedang berupaya untuk menciptakan pasar tunggal

Lokasi dan Penentuan  Harga Transfer

Lokasi sistem produksi dan distribusi juga menawarkan keuntungan pajak. Dengan demikian penjulan akhir barang atau jasa dapat disalurkan melalui perusahaan afiliasi yang berlokasi di wilayah yurisdiksi yang menawarkan kekebalan atau penangguhan pajak. Alternatif lainnya, suatu perusahaan manufaktur di negara dengan pajak tinggi dapat memperoleh komponen dari peusahaan afiliasi yang berlokasi di negara-negara dengan pajak rendah untuk meminimalkan pajak perusahaan untuk kelompok usaha secara keseluruhan. Elemen yang diperlukan dari strategi tersebut adalah harga yang digunkan untuk mengalihkan barang dan jasa antar prusahaan dalam kelompok. Laba bagi sistem perusahaan secara keseluruhan dapat ditingkatkan dengan menentukan harga transfer yang tinggi atas komponen yang dikiramkan dari anak perusahaan yang berada di negara-negara dengan tarif pajak yang relatif tinggi.

Penentuan harga transfer telah menarik perhatian seluruh dunia. Pentingnya isu ini terlihat sangat jelas pada saat kita mengenali bahwa penentuan harga transfer

1. secara internasional dilakukan pada skala yang relatif lebih besar bila dibandingkan dengan kondisi domestik

2. dipengaruhi oleh lebih banyak variabel bila dibandingkan dengan yang ditemukan pada lingkungan yang sangat domestik

3. berbeda-beda dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, dari satu industri lain dan dari satu negara ke negara lain dan mempengaruhi hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam entitas usaha multinasional, dan kadang-kadang seluruh negara. Penentuan harga tranfer merupakan masalah pajak internasional terpenting yang dihadapi saat ini

Faktor Pajak

Kecuali jika dibatalkan oleh undang-undang, laba perusahaan dapat ditingkatkan dengan menentukan harga tranfer untuk mengalihkan laba dari anak perusahaan yang terdapat di negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke anak perusahaan yang berdomisili di negara-negara dengan tarif rendah.

Pada  dasarnya   menentukan  bahwa transfer antar perusahaan didasarkan pada harga transaksi wajar. Harga transaksi yang wajar merupakan harga yang akan  diterima oleh pihak-pihak tidak berhubungan istimewa untuk barang-barang yang sama atau serupa yng dapat diterima adalah

1. metode penentuan harga tidak terkontrol yang sebanding

2. metode penentuan harga jual kembali

3. metode penentuan harga biaya plus dan

4. metode penilaian harga lainnya.

Pada praktik penetapan harga transfer dan perpajakan internasional kebanyakan bukti empiris praktik harga transfer didasrkan pada survey lapangan. Karena kebijakan penentuan harga perusahaan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang wajib dilakukan, maka survey tersebut harus diinterprestasikan secara hati-hati. Adapun langkah langkah yang membantu penentuan harga transfer:

Analisislah resiko yang dihadapi, fungsi yang dijalankan oleh perusahaan afiliasi dan faktor-faktor penentu ekonomi dan legal yang mempengruhi penentuan harga. Identifikasikanlah dan analisislah perusahaan dan transaksi yang dijadikan sebagai acuan. Dokumentasikanlah alasan-alasan dibuatnya penyesuaian. Dan kita bandingkan hasil keuangan perusahaan yang sebanding dengan pihak pembayaran pajak.

Metodologi Penentuan Harga Transfer
Dalam suatu dunia dengan pasar yang sangat kompetitif, tidak akan menjadi masalah besar ketika hendak menetapkan harga transfer sumber daya dan jasa antarperusahaan. Harga transfer dapat didasarkan pada biaya selisih kenaikan atau harga pasar. Pengaruh lingkungan atas harga transfer juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai metodologi penentuan harga.

Harga Versus Biaya
Sistem harga transfer berbasis biaya dapat menanggulangi kekurangan ini. Lagi pula sistem ini sederhana untukdigunakan, didasarkan pada data yang langsung tersedia, mudah untuk dijelaskan kepada otoritas pajak, merupakan hal yang rutin dilakukan sehingga dapat menghindarkan terjadinya friksi internal yang sering terjadi apabila sistem arbiter digunakan.
Sistem berbasis biaya terlalu mengandalkan biaya historis yang mengabaikan hubungan permintaan dan penawaran secara kompetitif dan tidak mengalokasikan biaya pada produk atau jasa dengan cara yang memuaskan. Masalah penentuan biaya sangat terasa dalam tingkat internasional karena konsep akuntansi biaya ini berada dari satu negara ke negara.

Prinsip Wajar
OECD mengidentifikasikan beberapa metode yang lebih luas untuk memastikan harga wajar ini. Metode itu adalah :
1. Metode harga tidak terkontrol yang setara
2. Metode transaksi tidak terkontrol yang setara
3. Metode harga jual kembali
4. Metode biaya plus
5. Metode laba sebanding
6. Metode pemisahan laba

Masa depan
Setiap negara akan mengenakan pajak atas sebagian laba berdasarkan tarif yang dipandang sesuai. Jelasnya perpajakan dimasa depan menghadapi banyak perubahan dan tantangan.

komentar : untuk materi bab ini komentar yang dapat disampaikan materi ini harus lebih diperdalam dan karena materi ini  saling bergantung dengan aspek-aspek lain karena dalam penentuan harga ditambah lagi harga transfer harus benar-benar dipertimbangkan dari segala aspek yang mempengarruhi sehingga apa yang ditetapkan tidak merugikan dan dapat diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. peran kunci seorang pengatur tata kelola keuangan masing-masing negara memiliki andil yang besar dalam mengambil sikap, sehingga keputusan yang di ambil dari setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai suatu negara dalam melakukan perekonomiannya.

 

http://www.scribd.com/doc/144776831/BAB-12-Perpajakan-Internasional-Dan-Penetapan-Harga-Transfer (21 Juni 2013 pukul 23:23)

http://ninisug.blogspot.com/2011/05/penetapan-harga-transfer-dan-perpajakan.html

http://www.scribd.com/doc/91295918/BAB-5-Penentuan-Harga-Transfer

 

asal mula kain

Satin adalah tenunan yang pada umumnya memiliki permukaan glossy dan tumpul ( ujungnya melengkung). Kain ini adalah teknik tenun warp-dominated (kain lebih didominasi oleh benang warp) yang membentuk jumlah minimum interlacing (jejalin/jalinan) dalam kain. Jika suatu kain dibentuk dengan tenunan satin dan menggunakan serat filamen seperti sutra, nilon, atau polyester, kain tersebut bisa dikategorikan sebagai kainsatin, meskipun beberapa definisi beranggapan bahwa sebuah kain terbuat dari sutra. Jika benang yang digunakan  adalah benang serabut seperti katun, kain terbentuk bisa dianggap sebagai sateen.

Sebuah kain satin-woven cenderung memiliki kilapan yang tinggi akibat tingginya jumlah floats pada permukaan kain. Float telah kehilangan jejalin, di mana benang warp terletak di atas benang weft, atau sebaliknya. Floats cenderung membuat kain tampak mengkilap serta membuat permukaan menjadi lebih halus.

sumber gambar: wikipedia.org

Banyak variasi yang dapat dibuat/dihasilkan dari tenunan satin dasar termasuk tenun granit. tenun Satin, tenun twill, dan tenun linen adalah tiga jenis dasar tenunan dimana sebagian besar produk anyaman dihasilkan dari ketiga jenis tenun dasar ini.Satin umumnya digunakan pada pakaian: jaket satin bisbol, celana pendek atletik, pakaian wanita, baju tidur, blus dan gaun malam, kemeja dan dasi. Satin juga digunakan dalam produksi sepatu pointe yang digunakan dalam balet. Kegunaan lain satin meliputi kain furnishing interior, jok, dan seprai.

sumber : http://www.divahijab.com/kain-satin-asal-muasal-dan-penerapan-tenunan-satin/

http://id.wikipedia.org/wiki/Satin

16 juni 2013 (20.51)

komentar : mungkin sepele bagi setiap orang tapi penulis memiliki ketertarikan dengan asal mula kain khususnya kain satin yang sebenarnya barang ini tidak lain barang yang setiap hari kita pakai sehari-hari..kalau diruntut sejarah asal mula nya mungkin panjang, tapi dari tulisan ini penulis ingin mengklasifikasikan barang-barang apa saja yang berasal dari kain satin, sehingga apabila kita temukan barang-barang yg terbuat dari kain satin tersebut kita tahu bagaimana kain tersebut terjadi sampai akhirnya menjadi produk akhir kain yang cantik, yang diberi nama yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi biasanya.

Konsep Etika dan Hukum

Etika (Yunani Kuno: ‚Äúethikos‚Äú, berarti ‚Äútimbul dari kebiasaan‚ÄĚ) adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.
Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam pendapat-pendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi itu akan kita rasakan, antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Untuk itulah diperlukan etika, yaitu untuk mencari tahu apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Menurut Martin [1993], etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system“. Etika disebut juga filsafat moral. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma. Norma ini masih dibagi lagi menjadi norma hukum, norma moral, norma agama dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan perundangundangan, norma agama berasal dari agama sedangkan norma moral berasal dari suara batin. Norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari sedangkan norma moral berasal dari etika.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1988), etika Tedapat 3 hal penting :
1. Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak serta kewajiban moral/akhlak.
2. Kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar & salah yang dianut suatu golongan/masyarakat.
Kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut : (Mulyadi, 2001: 53)

1. Tanggung Jawab profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggungjawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.
2. Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.
Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.
Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut. Dan semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.
3. Integritas
Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.
Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
4. Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
Obyektivitasnya adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau dibawah pengaruh pihak lain.
Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.
5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir.
Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik.
Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seharusnya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka miliki. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung jawab untuk menentukan kompetensi masing masing atau menilai apakah pendidikan, pedoman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk bertanggung jawab yang harus dipenuhinya.

6. Kerahasiaan
Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien atau pemberi jasa berakhir.
7. Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.
Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.
8. Standar Teknis
Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
Standar teknis dan standar professional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Internasional Federation of Accountants, badan pengatur, dan pengaturan perundang-undangan yang relevan
Kedelapan poin kode etik profesi diatas merupakan batasan perilaku profesional dalam pekerjaannya dan menjadi dasar norma pemeriksaan akuntansi.
Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan di suatu negara berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memerlukan modal dari pemiliknya, namun mulai memerlukan modal dari kreditur, dan jika timbul berbagai perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang modalnya berasal dari masyarakat, jasa akuntan publik mulai diperlukan dan berkembang. Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapkan penilaian yang bebas tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh manajemen perusahaan

Hukum
Hukum dapat bersikap netral pada isu-isu etika, atau mereka dapat digunakan untuk mendukung etika. Hukum juga mengizinkan banyak tindakan yang tidak akan menanggung pengawasan etika. Dengan kata lain, apa hukum mengizinkan atau mewajibkan belum tentu apa yang etis benar. Misalnya, undang-undang memungkinkan ketidaksetiaan terhadap teman-teman, pemecahan janji yang tidak memiliki perawakan kontrak hukum, dan berbagai penipuan
Respon profesi banyak masalah menantang dan menuntut etika bisnis melembagakan adalah untuk menerapkan kode etik, mengembangkan pernyataan tujuan perusahaan, pelatihan sponsor dan program pendidikan dalam etika, menginstal badan peradilan internal yang mendengar kasus kejanggalan, dan menciptakan telepon panas jalur melalui mana karyawan anonim dapat melaporkan pelanggaran etis. Sebuah kode etik menyediakan anggota profesi dengan standar perilaku dan prinsip yang harus diamati mengenai kewajiban moral dan profesional terhadap satu sama lain, klien mereka, dan masyarakat pada umumnya. Fungsi utama dari kode etik adalah untuk memberikan bimbingan kepada pengusaha dan karyawan dalam dilema etika, terutama yang sangat ambigu.
Sebuah kode etik sering dikembangkan oleh masyarakat profesional dalam profesi tertentu. Semakin tinggi tingkat profesionalisme yang diperlukan dari anggota masyarakat, semakin kuat dan, karena itu kode, lebih mudah ditegakkan tersebut.Misalnya, dalam kedokteran, perilaku yang dibutuhkan lebih spesifik dan konsekuensi yang lebih ketat dalam kode etik dokter daripada di kode etik untuk perawat. Selain itu, profesi yang memerlukan lisensi dari papan negara-resmi, yang menjamin baik kompetensi dan efektivitas moral anggotanya, tempatkan tugas di profesional berlisensi untuk membantu mencegah Praktek tidak sah oleh penyedia berlisensi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat.

KASUS KORUPSI PAJAK GAYUS TAMBUNAN

Tudingan adanya praktek mafia hukum di tubuh Polri dalam penanganan kasus money laundring oknum pegawai pajak bernama Gayus Halomoan Tambunan semakin melebar. Tak hanya Polri dan para penyidiknya, Kejaksaan Agung dan tim jaksa peneliti pun turut gerah dengan tudingan Susno Duadji yang mulai merembet ke mereka. Mereka (tim jaksa peneliti) pun bersuara mengungkap kronologis penanganan kasus Gayus, berikut adalah kronologis versi tim peneliti kejaksaan agung.

Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Polri, diungkapkan Cirrus Sinaga, seorang dari empat tim jaksa peneliti, lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Dalam berkas yang dikirimkan penyidik Polri, Gayus dijerat dengan tiga pasal berlapis yakni pasal korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. “Karena Gayus seorang pegawai negeri dan memiliki dana Rp. 25 miliar di Bank Panin. Seiring hasil penelitian jaksa, hanya terdapat satu pasal yang terbukti terindikasi kejahatan dan dapat dilimpahkan ke Pengadilan, yaitu penggelapannya. Itu pun tidak terkait dengan uang senilai Rp.25 milliar yang diributkan PPATK dan Polri itu. Untuk korupsinya, terkait dana Rp.25 milliar itu tidak dapat dibuktikan sebab dalam penelitian ternyata uang sebesar itu merupakan produk perjanjian Gayus dengan Andi Kosasih. Pengusaha garmen asal Batam ini mengaku pemilik uang senilai hampir Rp.25 miliar di rekening Bank Panin milik Gayus.
‚ÄúAda perjanjian tertulis antara terdakwa dan Andi Kosasih. Ditandatangani 25 Mei 2008,‚ÄĚ kata dia. Menurut Cirrus keduanya awalnya berkenalan di pesawat. Kemudian keduanya berteman karena sama-sama besar, tinggal dan lahir di di Jakarta Utama. Karena pertemanan keduanya, Andi lalu meminta gayus untuk mencarikan tanah dua hektar guna membangun ruko di kawasan Jakarta Utara.
Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan tanah tersebut sebesar US$ 6 juta. Namun Andi, dikatakan Cirus baru menyerahkan uang sebesar US$ 2.810.000. Andi menyerahkan uang tersebut kepada Gayus melalui transaksi tunai di rumah orang tua istri Gayus lengkap dengan kwitansinya, sebanyak enam kali yaitu pada pada 1 juni 2008 sebesar US$ 900.000 US dolar, kemudian 15 September 2008 sebesar US$ 650.000, 27 Oktober 2008 sebesar US$ 260.000, lalu pada 10 November 2008 sebesar US$ 200.000, 10 Desember 2008 sebesar US$ 500.000, dan terakhir pada 16 Februari 2009 sebesar US$ 300.000.

“Andi menyerahkan uang karena dia percaya dengan Gayus. Sementara untuk money laundringnya, dikatakan Cirrus itu hanya tetap menjadi dugaan sebab Pusat pelaporan analisis dan transaksi keuangan (PPATK) sama sekali tidak dapat membuktikan uang senilai Rp 25 milliar itu merupakan uang hasil kejahatan pencucian uang (money laundring). PPATK sendiri telah dihadirkan dalam kasus itu sebagai saksi. Dalam proses perkara itu, PPATK tidak bisa membuktikan transfer rekening yang yang diduga tindak pidana.

Dari perkembangan proses penyidikan kasus tersebut, ditemukan juga adanya aliran dana senilai Rp 370 juta di rekening lainnya di bank BCA milik Gayus. Uang itu diketahui berasal dari dua transaksi dari PT.Mega Cipta Jaya Garmindo. PT. Mega Cipta Jaya Garmindo dimiliki oleh pengusaha Korea, Mr. Son dan bergerak di bidang garmen. Transaksi dilakukan dalam dua tahap yaitu pada 1 September 2007 sebesar Rp 170 juta dan 2 Agustus 2008 sebesar Rp 200 juta.

Setelah diteliti dan disidik, uang itu diketahui bukan merupakan korupsi dan money laundring juga. “Bukan korupsi, bukan money laundering, tapi penggelapan pajak murni. Itu uang untuk membantu pengurusan pajak pendirian pabrik garmen di Sukabumi. Tapi setelah dicek, pemiliknya Mr Son, warga Korea, tidak tahu berada di mana. Tapi uang masuk ke rekening Gayus. Tapi ternyata dia nggak urus (pajaknya). Uang itu tidak digunakan dan dikembalikan, jadi hanya diam di rekening Gayus.
Berkas P-19 dengan petujuk jaksa untuk memblokir dan kemudian menyita uang senilai Rp 370 juta itu. Dalam petunjuknya itu, jaksa peneliti juga meminta penyidik Polri menguraikan di berkas acara pemeriksaan (BAP) keterangan itu beserta keterangan tersangka (Gayus T Tambunan).

Dugaan penggelapan yang dilakukan Gayus itu, diungkapkan Cirrus terpisah dan berbeda dasar penanganannya dengan penanganan kasus money laundring, penggelapan dan korupsi senilai Rp 25 milliar yang semula dituduhkan kepada Gayus. Cirrus dan jaksa peneliti lain tidak menyinggung soal Rp 25 milliar lainnya dari transaksi Roberto Santonius, yang merupakan seorang konsultan pajak. Kejaksaan pun tak menyinggung apakah mereka pernah memerintahkan penyidik Polri untuk memblokir dan menyita uang dari Roberto ke rekening Gayus senilai Rp 25 juta itu.

Sebelumnya, penyidik Polri melalui AKBP Margiani, dalam keterangan persnya mengungkapkan jaksa peneliti dalam petunjuknya (P-19) berkas Gayus memerintahkan penyidik untuk menyita besaran tiga transaksi mencurigakan di rekening Gayus. Adapun tiga transaksi itu diketahui berasal dari dua pihak, yaitu Roberto Santonius dan PT. Mega Jaya Citra Termindo. Transaksi yang berasal dari Roberto, yang diketahui sebagai konsultan pajak bernilai Rp 25 juta, sedangkan dari PT. Mega Jaya Citra Termindo senilai Rp 370 juta. Transaksi itu terjadi pada 18 Maret, 16 Juni, dan 14 Agustus 2009.
Uang senilai Rp 395 juta itu disita berdasarkan petunjuk dari jaksa peneliti kasus itu. Penanganan kasus Gayus sendiri bermula ketika PPATK menemukan adanya transaksi mencurigakan pada rekening Gayus T Tambunan. PPATK pun meminta Polri menelusurinya.
Kembali ke kasus, berkas Gayus pun dilimpahkan ke pengadilan. ‚ÄúJaksa lalu mengajukan tuntutan 1 tahun dan masa percobaan 1 tahun,‚ÄĚ. Dari pemeriksaan atas pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu sebelumnya, beredar kabar bahwa ada “guyuran” sejumlah uang kepada polisi, jaksa, hingga hakim masing-masing Rp 5 miliar.

Diduga gara-gara itulah Gayus terbebas dari hukuman. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang, 12 Maret lalu, Gayus, yang hanya dituntut satu tahun percobaan, dijatuhi vonis bebas. “Mengalirnya (uang) belum kelihatan ke aparat negara atau ke penegak hukum,” kata Yunus.

Namun, anehnya penggelapan ini tidak ada pihak pengadunya, pasalnya perusahaan ini telah tutup. Sangkaan inilah yang kemudian maju kepersidangan Pengadilan Negeri Tangerang. Hasilnya, Gayus divonis bebas. ‚ÄúDi Pengadilan Negeri Tangerang, Gayus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Tapi kami akan ajukan kasasi,‚ÄĚ tandas Cirrus. Sosok Gayus dinilai amat berharga karena ia termasuk saksi kunci dalam kasus dugaan makelar kasus serta dugaan adanya mafia pajak di Ditjen Pajak. Belum diketahui apakah Gayus melarikan diri lantaran takut atau ada tangan-tangan pihak tertentu yang membantunya untuk kabur supaya kasus yang membelitnya tidak terbongkar sampai ke akarnya. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum meyakini kasus Gayus HP Tambunan bukan hanya soal pidana pengelapan melainkan ada juga pidana korupsi dan pencucian uang. Gayus diketahui kini berada di Singapura. Dia meninggalkan Indonesia pada Rabu 24 Maret 2010 melalui Bandara Soekarno-Hatta. Namun dia pernah memberikan keterangan kepada Satgas kalau praktek yang dia lakukan melibatkan sekurangnya 10 rekannya.
Imigrasi Belum Endus Posisi Gayus, Gayus Tambunan hengkang ke Singapura pada Rabu 24 Maret. Namun posisi pastinya saat ini belum terendus. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum mengatakan kasus markus pajak dengan aktor utama Gayus Tambunan melibatkan sindikasi oknum polisi, jaksa, dan hakim. Satgas menjamin oknum-oknum tersebut akan ditindak tegas oleh masing-masing institusinya, koordinasi perkembangan ketiga lembaga tersebut terus dilakukan bersama Satgas. Ketiga lembaga tersebut sudah berjanji akan melakukan proses internal.Kasus ini merupakan sindikasi (jaringan) antar berbagai lembaga terkait.
Perkembangan selanjutnya kasus ini melibatkan susno duadji, Brigjen Edmond Ilyas, Brigjen Raja Erisman. setelah 3 kali menjalani pemeriksaan, Susno menolak diperiksa Propam. Sebabnya, dasar aturan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 45, 46, 47, dan 48 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 25 Perpres No I Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan, harus diundangkan menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Komisi III DPR Siap Beri Perlindungan Hukum untuk Susno.
Pada tanggal 30 Maret 2010, Polisi telah berhasil mendeteksi posisi keberadaan Gayus di negara Singapura dan kini tinggal menunggu koordinasi dengan pihak pemerintah Singapura untuk memulangkan Gayus ke Indonesia. Polri mengaku tidak akan seenaknya melakukan tindakan terhadap Gayus meski yang bersangkutan telah diketahui keberadaannya di Singapura.
Pada tanggal 31 Maret 2010, tim penyidik Divisi Propam Polri memeriksa tiga orang sekaligus. Selain Gayus Tambunan dan Brigjen Edmond Ilyas, ternyata Brigjen Raja Erisman juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan oleh tiga tim berbeda. Tim pertama memeriksa berkas lanjutan pemeriksaan Andi Kosasih, tim kedua memeriksa adanya keterlibatan anggota polri dalam pelanggaran kode etik profesi, dan tim ketiga menyelidiki keberadaan dan tindak lanjut aliran dana rekening Gayus.

Pada tanggal 7 April 2010, Komisi III DPR mengendus, seorang jenderal bintang tiga di Kepolisian diduga terlibat dalam kasus Gayus P Tambunan dan seseorang bernama Syahrial Johan ikut terlibat dalam kasus penggelapan pajak yang melibatkan Gayus Tambunan, dari Rp24 milliar yang digelapkan Gayus, Rp11 milliar mengalir ke pejabat kepolisian, Rp5 milliar ke pejabat kejaksaan dan Rp4 milliar di lingkungan kehakiman, sedangkan sisanya mengalir ke para pengacara..

Efek berantai kasus Gayus juga menyentuh istana. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Satgas Anti Mafia Hukum untuk mengungkap kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SBY menduga dalam kasus tersebut terdapat mafia hukum

Komentar :
Mengaacu pada kasus korupsi Gayus Tambunan dapat dijelaskan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh gayus itu dapat terlaksana karena dia memilki suatu kekuasaan dan wewenang. seperti yang kita ketahui bahwa gayus bekerja di kantor pusat pajak, memegang jabatan sebagai Penelaah Keberatan Direktorat Jeneral Pajak. Posisi yang demikian sangat memudahkannya untuk memanipulasi data, mempengaruhi suatu kebijakan sehingga ia dapat meraup keuntungan yang besar u tuk dirinya sendiri. Dalam posisinya sebagai pegawai Sub Direktorat keberatan dan Banding, pada tahun 2007 Gayus berhasil memenangkan lebih dari 40 kasus banding perusahaan. melihat kasus-kasus yang terjadi di indonesia, korupsi kelas kakap, merupakan korupsi serius yang merugikan negara dan masyarakat banyak, korupsi yang dimaksud ini juga tidak lepas dari masalah kekuasaan. para pejabat publik yang memegang kekuasaan secara otomatis memiliki daya untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan. dalam hal ini, setiap kebijaksanaan yang diberlakukan sejatinya merupakan sebuah ketentuan atau aturan yang sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. dari sinilah peluang untuk terjadinya korupsi besar sekali.